Tugas Pokok dan Fungsi

    • Posted: 15-Oct-2018
    blog image

    Tugas Pokok dan Fungsi

    TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga

    Pasal 57

     

    Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga, Dan Koordinasi VII dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat.

     

    Pasal 58

     

    • Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembag, Dan Koordinasi VII mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program, pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan.

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga Dan Koordinasi VII mempunyai fungsi, sebagai berikut:
      1. perencanaan program dan kegiatan Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      2. Penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
      4. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan penatausahaan lainnya lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      5. pemotivasian dan menggerakkan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya oleh perangkat daerah mitra koordinasi untuk terselenggaranya aktivitas, tugas-tugas dan pelayanan publik secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      6. penelaahan bahan dan data potensi daerah dalam rangka penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi hubungan kerja sama antar kota, daerah, dan lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      7. pelaksanaan penyusunan rancangan kesepakatan bersama antar kota luar negeri dan antar daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      8. pelaksanaan fasilitasi penyusunan ketentuan tentang teknis dan/atau jenis-jenis hubungan kerja sama antar kota, daerah dan lembaga meliputi penyiapan materi kerja sama, rancangan perjanjian kerja sama, dan teknis lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      9. pelaksanaan fasilitasi dan/atau perumusan kebijakan urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
      10. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perangkat daerah mitra koordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan atas manajemen urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;

     

     

     

    1. pelayanan administratif lainnya pada urusan pemerintahan/ penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya pada urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    4. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    • Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga Dan Koordinasi VII membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:
      1. sub bagian hubungan kerja sama antar kota dan lembaga;
      2. sub bagian hubungan kerja sama antar daerah; dan
      3. sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.

     

    Pasal 59

     

    Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota Dan Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga, Dan Koordinasi VII.

     

    Pasal 60

     

    • Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga, Dan Koordinasi VII lingkup hubungan kerja sama antar kota dan lembaga.

     

     

     

     

     

     

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hubungan Kerja sama Antar Kota Dan Lembaga mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. penyusunan bahan telaahan potensi daerah dalam rangka penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi hubungan kerja sama antar kota luar negeri dan lembaga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. penyusunan bahan rancangan kesepakatan bersama antar kota luar negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyusunan bahan fasilitasi penyusunan ketentuan tentang teknis dan/atau jenis-jenis hubungan kerja sama antar lembaga meliputi penyiapan materi kerja sama, rancangan perjanjian kerja sama, dan teknis lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    7. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    8. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    Pasal 61

     

    Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga Dan Koordinasi VII.

     

    Pasal 62

     

    • Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan      Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga Dan Koordinasi VII lingkup hubungan kerja sama antar daerah.

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. penyusunan bahan telaahan potensi daerah dalam rangka penjajakan, pelaksanaan dan evaluasi hubungan kerja sama antar daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. penyusunan bahan fasilitasi penyusunan ketentuan tentang teknis dan/atau jenis-jenis hubungan kerja sama antar daerah meliputi penyiapan materi kerja sama, rancangan perjanjian kerja sama, dan teknis lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    7. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    Pasal 63

     

    Sub Bagian Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi, Dan Pelayanan Administratif dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga, Dan   Koordinasi VII.

     

    Pasal 64

     

    • Sub Bagian Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi, Dan Pelayanan Administratif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Kota, Daerah, Lembaga, Dan Koordinasi VII lingkup perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi, Dan Pelayanan Administratif mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bagian sesuai dengan usulan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. pengoreksian pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan penatausahaan lainnya lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyusunan bahan dalam rangka pemotivasian dan menggerakkan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya oleh perangkat daerah mitra koordinasi untuk terselenggaranya aktivitas, tugas-tugas dan pelayanan publik secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    7. penyusunan bahan fasilitasi dan/atau perumusan kebijakan urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    8. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perangkat daerah mitra koordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan atas pengelolaan urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    9. penyusunan bahan pelayanan administratif urusan/ penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    10. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

     

     

    1. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya pada urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    2. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.