Tupoksi Subbag Perumusan Kebijakan Koordinasi Evaluasi Dan Pelayanan Administratif

    • Posted: 15-Oct-2018
    blog image

    Tupoksi Subbag Perumusan Kebijakan Koordinasi Evaluasi Dan Pelayanan Administratif

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi, Dan Pelayanan Administratif mempunyai fungsi, sebagai berikut:

    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bagian sesuai dengan usulan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. pengoreksian pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan penatausahaan lainnya lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyusunan bahan dalam rangka pemotivasian dan menggerakkan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya oleh perangkat daerah mitra koordinasi untuk terselenggaranya aktivitas, tugas-tugas dan pelayanan publik secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    7. penyusunan bahan fasilitasi dan/atau perumusan kebijakan urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    8. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perangkat daerah mitra koordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan atas pengelolaan urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    9. penyusunan bahan pelayanan administratif urusan/ penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    10. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    11. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya pada urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan;
    12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.